Kabar24.com, JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan penyelenggara MotoGP, Dorna Sports memberikan tolerasi kepada Indonesia bila tak mampu menyelesaikan infrastruktur pelaksanaan helatan MotoGP pada 2017.
Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan pihak Dorna menoleransi Indonesia untuk tetap mengikuti helatan MotoGP jika infrastruktur eksisting belum memadai hingga 6 bulan sebelum pelaksanaan perdana MotoGP tahun depan, yang digelar Oktober 2017.
“Bila belum selesai, mereka memberikan kita peluang untuk bergeser ke 2018, 2019, 2020,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, (4/2/2016).
Saat ini, jadwal pelaksanaan MotoGP yang dicatat penyelenggara masih sesuai perkiraan awal, yaitu 2017,2018 dan 2019.
Selain itu, Imam mengatakan Dorna Sport juga memundurkan tenggat tanda tangan kontrak dengan pemerintah. Sebelumnya, kontrak dijadwalkan paling lambat pada 30 Januari 2016. “Deadline kontrak dimundurkan sampai Juni 2016, masih ada waktu untuk persiapan,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah mengambil alih proyek infrastruktur MotoGP 2017-2019 yang awalnya dipegang oleh pihak sirkuit Internasional Sentul.
Soalna, pemerintah memutuskan tidak menggunakan dana APBN dalam proses renovasi dan perbaikan infrastruktur karena sulit melakukan model bisnis yang melibatkan APBN ke pihak swasta murni.
