Bisnis.com, JAKARTA - Persiapan event olahraga internasional Asian Games 2018 masih terdapat kendala berupa venue cabang olahraga yakni velodrome untuk balap sepeda dan pacuan kuda yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta.
Persoalan itu dibahas dalam sesi rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden Senin (11/1/2016).
Sayangnya meskipun sudah dibahas dalam forum rapat tingkat pemerintah pusat, persoalan dua venue ini belum rampung.
"Memang ada sedikit masalah berkaitan dengan velodrome dan pacuan kuda. Ini kami sedang kaji apakah kemudian DKI akan tetap membangun, karena hari ini tidak hadir Gubernur dan Wakil Gubernur," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam konferensi pers seusai ratas.
Tetapi pemerintah pusat memastikan bahwa kedua venue tersebut harus tersedia demi lancarnya penyelenggaraan Asian Games. Beberapa alternatif menjadi pilihan pemerintah, salah satunya dengan menggunakan venue yang ada di Provinsi Jawa Barat.
"Kami insyaallah pastikan velodrome dan pacuan kuda akan tetap dilakukan. Ada beberapa alternatif yaitu bisa dilakukan di Jakarta atau Jawa Barat. Insyaallah semua akan teratasi," ujar Puan.
Selain dihadiri para Menteri Kabinet Kerja, rapat tersebut juga dihadiri penyelenggara tingkat daerah dari Sumatra Selatan hadir Gubernur Alex Noerdin, Jawa Barat diwakili Wagub Deddy Mizwar dan DKI Jakarta diwakili Deputi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Sylviana Murni.
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar menyatakan siap mengambil alih peran DKI Jakarta dalam menyiapkan venue yang hingga sekarang belum tersedia. Pasalnya tahun ini Jabar akan menjadi tuan rumah PON XIX dan Peparnas XV 2016 yang tentu sudah menyiapkan berbagai venue.
"Seandainya venue belum siap, Jawa Barat ingin menjadi penyelenggara cabor tersebut. Kami akan dukung habis Asian Games ini," ujar Wagub Deddy.
