Bisnis.com JAKARTA -- Wapres Jusuf Kalla menghimbau Kementerian Pemuda dan olahraga untuk tetap melakukan penghematan anggaran pada Asian Games 2018. Kendati demikian, efisiensi tidak akan mengurangi kemeriahan ajang ini karena sumber dana selain dari pemerintah masih banyak
Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Puan Maharani dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menggelar rapat untuk membahas Asian Games 2018. Dalam rapat tersebut JK meminta penyelenggara dapat tetap menghemat anggaran negara.
"Penyelenggaraan Asian Games perlu penghematan dan harus lebih sederhana serta tidak jor-joran berhura-hura agar banyak negara yang sanggup menjadi penyelenggara, demikian pula untuk olimpiade," kata Wapres JK seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (15/3/2017).
Anggaran negara untuk ajang ini tercatat mencapai Rp30 triliun. Wapres menyebutkan sejauh ini Indonesia telah mengeluarkan Rp25 triliun untuk infrastruktur dan prasarana baik di Jakarta, Palembang, Bandung, dan Banten, sebagai sarana pendukung yang setelahnya dapat terus dipakai.
"Mengenai dana Rp4 triliun sebenarnya istilahnya bukan pemangkasan karena baru berbentuk usulan belum diputuskan pemerintah. Efesiensi tetap tidak mengurangi kemeriahan serta target menembus urutan 8-10 Asia tetap tercapai. Biaya itu kan tidak hanya dari APBN, ada sponsor, promosi, karcis-karcis masuk yang dapat menopang, intinya efesiensi dilakukan namun standard OCA tetap menjadi acuan," kata Wapres menambahkan.
Senada dengan itu, Menpora juga menyampaikan apresiasi atas upaya cepat yang dilakukan oleh Wapres JK terkait Asian Games.
Lebih lanjut untuk pencapaian prestasi atlet Indonesia, Menpora menekankan pentingnya keberadaan wasit dan pelatih bersertifikasi.
"Sertifikasi bagi wasit dan pelatih juga penting untuk pencapaian prstasi, demikian pula halnya dengan pendidikan atlet yang perlu menjadi perhatian karena banyak atlet yang belum bisa menyelesaikan jadwal sekolah atau kuliahnya. Saya akan berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti, dan telah disetujui oleh Pak Wapres," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
