Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo belum menyetujui penyelenggaraan MotoGP tahun 2017-2019. Jokowi meminta penyelenggaraan tersebut dikaji lagi secara komprehensif baik fisik maupun nonfisik.
Menko PMK Puan Maharani mengatakan Presiden dalam rapat terbatas membahas kesiapan penyelenggaraan MotoGP 2017 di Kantor Presiden mempertanyakan kesiapan pemerintah dan pihak terkait dalam even ini.
"MotorGP memang pemerintah berkeinginan dan siap untuk bisa melaksanakan pada 2017. Namun pada rapat hari ini Presiden kemudian memutuskan bahwa harus dikaji dulu apakah kemudian Indonesia memang benar-benar siap," kata Puan di Kantor Presiden Jakarta, Senin (11/1/2016).
Jokowi menugaskan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam waktu dua pekan, hingga 30 Januari 2016, untuk menyiapkan secara matang baik penyelenggaraan maupun pihak lain yang terlibat. Pemerintah intinya mendukung penyelenggaraan even tersebut, tetapi masih perlu dipastikan kesiapannya.
Menteri Imam mengatakan kajian yang dimaksud Presiden adalah terkait kesiapan sirkuit yang dikelola oleh PT Sentul Saranaindo Utama (SSU). Sentul sebagai pihak yang dipercaya Dorna Sports tidak memiliki cukup anggaran untuk merenovasi sirkuit sesuai dengan standar penyelenggaraan MotoGP.
Oleh karena itu, pemerintah bersedia mengeluarkan sejumlah dana APBN untuk melakukan segala persiapan infrastruktur di sirkuit tersebut.
Diperkirakan dana yang dibutuhkan cukup beesar karena tidak hanya merenovasi di dalam sirkuit saja, tetapi juga harus dibangun fasilitas exit tol dan keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga perlu melibatkan negara.
"Karena sirkuit Sentul ini kan swasta, mungkin enggak APBN masuk ke swasta, dan seperti apa dari sisi keuangannya, Mungkin enggak [pakai APBN], jadi tadi sedang di bahas, makanya Menkeu minta waktu beberapa hari," ujar Imam.
Sejauh ini belum diketahui kebutuhan dana untuk pembangunan di Sirkuit Sentul karena pemerintah sama sekali belum menerima masterplan final dari PT SSU. Masterplan itu di antaranya berisi tentang rencana lintasan, tempat penonton, hotel bagi peserta dan sebagainya.
Selain perbaikan fisik sirkuit dan infrastrukturnya, perlu diketahui kesiapan lain adalah kontrak antara SSU dengan Dorna Sport yang mensyaratkan membayar event fee selama tiga tahun 2017-2019 sebesar kurang lebih Rp321 miliar. Pembayaran event fee, menurut Imam, bisa dilakukan di awal.
Dengan permintaan dari Presiden untuk mengkaji kesiapan penyelenggaran MotoGP tersebut, Imam belum bisa mengajukan draft Keppres sebagai payung hukum. Padahal Imam sudah membawa draft tersebut sebelum rapat terbatas dengan Presiden. Keppres akan diajukan dua minggu lagi setelah semua persiapan rampung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
